Desa Kalitengah

PERATURAN DESA KALITENGAH

NOMOR :    01 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN 2020 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALITENGAH

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

KEPALA DESA KALITENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan   : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERIODE TAHUN 2020 - 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

• Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Ronggomulyo
• Badan Permusyaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Ronggomulyo
• Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
• Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
• Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijakansanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat Gambaran umum desa, arah kebijakan pembangunan desa, Visi-Misi Kepala Desa dan Matrik RPJM Desa
• Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
• Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
• Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
• Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 2

Rencana RPJM-Desa diajukan oleh Pemerintah Desa;

• Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintah desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD;
• Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, PKK-Desa, KPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya;
• Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintah desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;
• Masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Desa;
• Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri BPD dan pemerintah desa serta LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan

• Setelah mendapat persetujuan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN  RPJM-DESA

Pasal  3

• Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD dalam forum Musrenbang-Desa;
• Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pebangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini akan diatur dalam  Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangannya  Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Desa Kalitengah

Pada tanggal  22 Februari 2020  

KEPALA DESA KALITENGAH

                 ANSORI

Diundangkan di Kalitengah

Pada tanggal 22 Februari

SEKRETARIS DESA KALITENGAH

ROMZAH

BERITA ACARA DESA KALITENGAH  NOMOR: 01  TAHUN 2020