PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN PANCUR

DESA KALITENGAH

Balai Desa Kalitengah RT 03 RW 01-Pancur-Rembang Kode Pos 59262

Dengan hormat,

Dalam rangka Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021 yang merupakan kewajiban Pemerintah Desa untuk melaporkan LKPPD kepada BPD Desa Kalitengah, berikut kami kirimkan LKPPD Desa Kalitengah Kecamatan Kalitengah Tahun 2021.

Demikian laporan ini kami laporkan atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Tembusan :

1. Yth. Ka. Dinpermades ;
2. Yth. Camat Pancur;
3. Yth. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun 2021.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan ketentuan Undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Akhir Tahun merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun. Dalam penyusunan LKPPD akhir tahun ini, salah satu cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, hingga menggali potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi masalah sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LKPPD ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama petunjuk dan bimbingan dari Camat Pancur dan Bapak Bupati Rembang sehingga kami dapat memperbaikinya pada tahun berikutnya.

Semoga Laporan ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan desa dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Kalitengah serta semua pihak yang berkepentingan.

Kalitengah, 31 Desember 2021

Kepala Desa

A N S O R I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...........................................................................................................   i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................   ii

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................................  1

1. Latar Belakang ........................................................................................................... 1
2. Tujuan Penyusunan Laporan ...................................................................................... 1
3. Dasar Hukum .............................................................................................................. 2

BAB II KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA ......................................  3

1. Peraturan Desa tentang APBDesa .............................................................................. 3
2. Rencana dan Realisasi APBDesa tahun 2021 ............................................................ 4

BAB III Penutup  ...................................................................................................................  7

1. Kesimpulan ................................................................................................................. 7
2. Saran ........................................................................................................................... 7

LAMPIRAN .......................................................................................................................... 9

Kalitengah., 31 Desember 2021

Kepala Desa Kalitengah

         A N S O R I

BAB   I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Kalitengah menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Pejambon dalam akhir tahun bisa dilaporkan kepada Bupati Rembang melalui Camat Pancur. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

1. Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Keteranmgan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Agar desa memiliki dokumen LKPPD akhir tahun yang berkekuatan hukum tetap.
2. Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya.
3. Untuk tolak ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa dipertanggung jawabkan kepada BPD setiap akhir tahun.

1. Dasar Hukum
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Perdes APBDes No. 1 tahun 2021 tentang Penetapan dan Penjabaran APBDes tahun 2021
12. Perdes Perubahan APBDes No. 7 tahun 2021 tentang Perubahan APBDes tahun 2021

BAB II

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

1. Peraturan Desa tentang APBDesa

Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa di Desa Kalitengah di tetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2021 tentang APBDes 2021 tanggal 17 Pebruari  2021 dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (memuat kegiatan bidang 1 yang ada di APBDesa)
2. Mengoptimalkan Kinerja Aparat Desa dalam rangka Mememberikan pelayanan masyarakat akan terwujudnya Pelayanan yang prima dan terwujudnya Pemerinatahan yang bersih dan berwibawa bebas dari KKN dan segala peraturan perundang-undangan berlaku dengan baik.lembaga yang ada BPD, LPMD dan RT, RW, dan lembaga lembaga yang ada .
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat
4. Menetapkan beberapa Peraturan Desa dan Keputsan Kepala Desa.

2. Bidang Pembangunan
3. Pembangunan Bronjong Jembatan Dk Waton
4. Pembangunan Kamar Mandi Kuliner
5. Pembangunan Jalan Lorong Banyu
6. Pembangunan Sumur Kuliner
7. Pemugaran RTLH (Rumah Tidak layak Huni)
8. PKTD Lapangan Volly dukuh Mbulu

3. Dibidang Pembinaan kemasyarakatan
4. Meningkatkan pendidikan usia dini
5. Meningkakan pembinaan kelembagaan
6. Meningkatkan kerukunan keagamaan
7. Menurunkan Gizi buruk pada anak balita
8. Meningkatkan sarana prasarana olah raga
9. Meningkatkan kesenian dan kebudayaan

4. Dibidang Pemberdayaan masyarakat
5. Meningkatkan kwalitas perencanaan
6. Peningkatan sumberdaya perangkat dan kelembagaan
7. Meningkatkan peran KPAD
8. Meningkatkan dibidang kesehatan
9. Meningkatkan Perekonomian masyarakat

1. Rencana dan Realisasi APBDesa tahun 2021

Dengan rencana dan realisasi sebagaimana table dibawah ini :

1. Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Permerintahan Desa pada  akhir tahun anggaran 2021  kepada BPD   dengan maksud memberikan gambaran tentang pelaksanaan Pemerintahan Desa yang kami laksanakan tugas selama  tahun anggaran 2021 baik dibidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Namun karena keterbatasan kemampuan dalam segala hal/bidang, kami menyadari laporan ini masih banyak kekurangan jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemerintah desa selama tahun  2021  adalah sebagai berikut:

• Masih ada sebagian Perangkat Desa dan anggota belum memahami tugas dan fungsinya,
• Sumber Daya para perangkat Desa kurang karena sebagian Perangkat Desa berpendidikan menengah dan sudah tua,
• Kemajemukan kepentingan warga masyarakat dapat menghambat konsolidasi pelaksanaan program baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan ketentraman dan ketertiban,
• Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan,
• Swadaya masyarakat yang relatip kecil karena kurangnya partisipasi masyarakat sehingga mempengaruhi Anggaran Penerimaan dan Belanja desa,
• Luas wilayah yang terlalu luas dan anggaran yang sangat terbatas sehingga banyak program progam prioritas pembangunan tidak bias tersentuh,
• Sarana kantor kurang memadai.

1. SARAN

Solusi Untuk menghadapi permasalahan adalah sebagai berikut :

• Menjalankan jalannya roda pemerintahan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Memberikan motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
• Mengadakan Pembinaan perangkat Desa secara rutin dalam setiap bulannya.
• Mengadakan pertemuan antara warga masyarakat setiap bulannya di RT dan RW yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
• Memberikan pengertian kepada masyarakat pentingnya pembangunan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembangunan yang berkesinambungan.
• Meminta Binaan dari tingkat Kecamatan

Akhirnya kami mohon maaf apabila dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan dengan tersusunnya laporan pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kepala Desa ini, untuk itu kami mohon binaan dari Tingkat Kabupaten maupun tingkat Kabupaten agar dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas yang akan datang lebih baik seperti apa yang diharapkan, semoga terbentang jalan untuk menuju terciptanya masyarakat yang madani dan terciptanya Good Village Government yang kita idam-idamkan .

LAMPIRAN

1. Data Realisasi APBDesa Tahun 2021
2. Data Kependudukan
3. Data Regulasi Desa